Page 163 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS
Perseroan memandang bahwa ketentuan mengenai Upah The Company views the provisions relating to Provincial
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Minimum Wage (UMP) and Regency/City Minimum Wage
Kota (UMK) merupakan bagian dari perubahan regulasi (UMK) as part of labor regulation changes that have a
ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap direct impact on the Company’s operations and cost
operasional dan struktur biaya perusahaan. structure.

Pada tahun 2025, telah diterbitkan Permenaker No. 16 In 2025, Minister of Manpower Regulation No. 16 of
Tahun 2024 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025, 2024 became effective as of January 1, 2025, resulting
sehingga mendorong penyesuaian kenaikan UMP/UMK in adjustments to UMP/UMK increases, which had a
yang berdampak signifikan terhadap peningkatan beban significant impact on the increase in the Company’s labor
biaya tenaga kerja Perseroan. costs.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI IMPLEMENTATION OF CHANGES IN ACCOUNTING
POLICIES
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan The Financial Accounting Standards Board of the
Indonesia (DSAK IAI) telah resmi memberlakukan buku Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) officially
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia efektif per 1 implemented the Indonesian Financial Accounting
Januari 2025. Pembaruan tersebut mencakup serangkaian Standards (SAK) book effective January 1, 2025. This
revisi, amendemen, dan standar baru yang diselaraskan update includes a series of revisions, amendments, and
dengan dinamika ekonomi global dan IFRS Accounting new standards aligned with global economic developments
Standards. Grup terus memantau dan menyesuaikan and the IFRS Accounting Standards. The Group continues
penerapan standar tersebut sesuai dengan ketentuan to monitor and adjust the implementation of these
yang berlaku, sebagai berikut: standards in accordance with applicable provisions, as
follows:

• Amendemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran • Amendment to PSAK 221: Lack of Exchangeability
Amendemen ini mewajibkan pengungkapan This amendment requires disclosures that enable
informasi yang memungkinkan pengguna laporan users of financial statements to understand the
keuangan memahami dampak mata uang yang tidak effects of a currency that cannot be exchanged into
dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang another currency, which affects, or is expected to
memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, affect, the entity’s financial performance, financial
kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas position, and cash flows. The amendment applies
entitas. Amendemen ini berlaku untuk periode to annual reporting periods beginning on or after
pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 January 1, 2025. Early adoption is permitted, provided
Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan, dengan that the entity discloses that fact.
ketentuan entitas wajib mengungkapkan fakta
tersebut.

PT Fast Food Indonesia Tbk | Annual Report 2025 161