Page 379 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56

The original financial statements included herein are in the Indonesian
language.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK PT FAST FOOD INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED THE FINANCIAL
KONSOLIDASIAN STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk As of December 31, 2025 and
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut for the Year Then Ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
MATERIAL (lanjutan) POLICIES INFORMATION (continued)
v. Perpajakan (lanjutan) v. Taxation (continued)

Pajak penghasilan kini (lanjutan) Current income tax (continued)

Sebagai tanggapan terhadap penerapan In response to the implementation of the
kerangka Pilar 2 Organisasi untuk Kerja Sama Organisation for Economic Co-operation and
dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Development (“OECD”) Pillar 2 framework rule
Economic Co-operation and Development atau (“Pillar 2”), on December 31, 2024, Indonesian
"OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Government implemented Pillar 2 framework
Pemerintah Indonesia menetapkan aturan through Ministry of Finance Regulation No.
kerangka Pilar 2 (:Pillar 2”) melalui Peraturan 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar 2 model
Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK rules as implemented under PMK 136/2024 will
136/2024). Pilar 2 sesuai PMK 136/2024 akan take effect for fiscal years beginning on or after
berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada January 1, 2025. For the year ended December
atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk 31, 2025, the Group has applied amendments to
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, PSAK 212: Income Taxes, which provide
Grup telah menerapkan amandemen PSAK mandatory temporary exception from
212: Pajak Penghasilan, yang memberikan recognizing or disclosing deferred taxes related
pengecualian wajib sementara dari pengakuan to Pillar 2. PMK 136/2024 applies new taxing
atau pengungkapan pajak tangguhan terkait mechanisms under which a Multinational
Pilar 2. PMK 136/2024 menerapkan mekanisme Enterprises (“MNE”) should pay a top-up tax in a
perpajakan baru yang mensyaratkan jurisdiction whenever their efective tax rate,
Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk determined on a jurisdictional basis under the
membayar pajak tambahan padayurisdiksi Pillar 2, is below a 15% minimum rate.
tertentu ketika tarif pajak efektif yang ditentukan
per yurisdiksi menurut Pilar 2 lebih rendah dari
tarif minimum 15%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember For the year ended December 31, 2025, the
2025, Grup tidak masuk dalam lingkup Pilar 2 Group is not within the scope of Pillar 2 as the
karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan criteria set forth in PMK 136/2024 have not been
dalam PMK 136/2024. met.

38